Kaleidoskop 2022: Kereta Cepat Jakarta Bandung Catat Sejarah di Indonesia

Berbagai tantangan yang ada di lapangan selama penyelesaian proyek kereta cepat ini menjadikan nilai investasi membengkak.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, kita sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah.

Menurut catatan Liputan6.com, pembengkakan biaya sementara berada di angka USD 1,176 miliar. Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut kalau angka pembengkakan masih belum final.

Maka, melalui pertemuan di pekan depan itu akan menghasilkan angka yang dibutuhkan. "Ada exercise. Kedua, sedang kita bahas minggu depan harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru kita ajukan PMN untuk 2022 ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, PMN akan disuntik ke PT KAI (Persero) sebagai pelaksana proyek tersebut. Ini jadi porsi yang harus dipenuhi KAI dalam upaya penambalan proyek KCJB. Angkanya, disebut sebesar Rp 3,2 triliun.

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 (triliun) kurang lebih," ungkapnya.

Tiko menerangkan, pembengkakan biaya itu tidak ditanggung sendiri oleh KAI. Ini merupakan porsi patungan dengan perusahaan China.

"Kan memang ini bagaimanapun juga project itu kan ada ekuitas dan ada loan. Loan-nya dari China, tapi ekuitasnya pemerintah melalui KAI, KAI nambah. Jadi bukan berarti kita giliran bantu, itu kewajiban kita sebagai pemegang saham KAI, karena memang KAI harus setor, engga ada project yang engga ada ekuitasnya, kan enggak mungkin," terangnya.

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA (Wijaya Karya) dan KAI, karena covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," pungkas Tiko.

BPKP Sudah Audit 2 Kali

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku telah melakukan audit terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bahkan, audit itu telah dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2022.

Juru Bicara BPKP Eri Satriana mengatakan pihaknya sudah dua kali diminta untuk melakukan audit proyek KCJB. Permintaan itu dilayangkan oleh Kementerian BUMN.

"Kementerian BUMN telah dua kali meminta BPKP untuk melakukan pengawasan dalam bentuk reviu atas cost overrun," kata dia dalam keterangan yang diterima Liputan6.com

Mengacu pada permintaan itu, Eri menyebut kalau audit pembengkakan biaya itu dilakukan pada awal tahun 2022. Serta, kali kedua audit dilakukan pada triwulan III 2022.

Kendati begitu, Eri enggan mengungkap besaran cost overrun hasil temuan BPKP. Dia menyebut kalau angka final pembengkakan biaya bisa disampaikan oleh Kementerian BUMN sebagai pihak yang meminta BPKP mengaudit proyek KCJB.

"Hasilnya telah kami serahkan kepada Kementerian BUMN selaku pihak yang meminta penugasan ini. Dikarenakan adanya prinsip kode etik dalam pelaksanaan audit oleh auditor maka kami tidak dapat memberikan hasil audit tersebut karena sepenuhnya hasil audit sepenuhnya merupakan milik management atau yang meminta audit kepada BPKP," terangnya.

Eri mengakui, angka sementara tersebut tak sebesar angka yang diperkirakan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Menurutnya, ada aturan baru yang diberlakukan, sehingga angkanya berbeda.

"Dikarenakan adanya aturan baru yang diberlakukan salah satunya terkait perpajakan, maka secara perhitungan dan asumsi akan mempengaruhi hasil review," kata dia.

Pemerintah akan terus melanjutkan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sebelumnya dikabarkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung pembengkakan biaya atau cost over run.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyek pembangunan moda transportasi yang menghubungkan antara Jakarta dan Jawa Barat ini tak akan jadi proyek mangkrak.

Apalagi beberapa infrastruktur sudah jadi seperti pembangunan terowongan dan jalurnya meski baru sebagian. Bila tidak dilanjutkan justru tidak akan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Sudah jadi proyeknya, sudah ada terowonganya akan jadi harus kita jadikan saja. Karena enggak mungkin jadi mangkrak tidak menghasilkan hasil positif terhadap ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite VI DPD RI, di Kompleks DPD RI, Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan bersikap transparan kepada publik terkait perkembangan proyek tersebut. Sebab ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir.

"Kalau ada APBN masuk pasti ada alasannya dan akan dipertanggungjawabkan secara maksimal dan diaudit BPKP," kata dia.

Terkini, Pemerintah telah mendapatkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait cost over run proyek kereta cepat.

"Keseluruhan proyek sudah dilakukan audit BPKP, maka pada cost over run yang kemudian berimplikasi bahwa kalau Indonesia punya porsi 60 persen. Sementara RRT 40 persen," jelasnya.

Hasilnya pembengkakan biaya tersebut dibebankan sesuai dengan porsi investasi masing-masing negara. Sehingga porsi yang ditanggung sama besarnya 60 persen untuk Indonesia dan 40 persen ditanggung China.

"Tidak semuanya tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman. Nah ini yang kita sedang rundingkan," imbuhnya.

Bukan Proyek Bantuan dari China

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dikelola perusahaan patungan antara konsorsium BUMN dan Beijing Yawan HSR Co Ltd, bukan merupakan bentuk bantuan dari China kepada Indonesia.

"Ini bukan bantuan, ini kerjasama antara China dan Indonesia. Ada investasi (China) di sini, jadi bukan bantuan," tegas Jokowi saat berkunjung ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, uluran investasi yang diberikan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pastinya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satunya, melalui penyerapan bahan konstruksi dalam negeri untuk dipakai dalam proyek kereta api cepat pertama di Asean tersebut.

"Semua yang namanya investasi pasti memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Pasti itu. Seberapa persen, yang itu perlu dihitung. Apapun investasi pasti memberikan pengaruh pada ekonomi," serunya.

"Lihat saja barang-barang ini beli di mana, lantai, granit, dan lain-lain. Pasti akan memberikan dampak ke ekonomi lokal, ekonomi nasional," kata Jokowi.

Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) saat ini baru mencapai 88 persen progresnya. KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun PT KCIC.

Di dalamnya, terdiri dari konsorsium PT PSBI (PT KAI sebagai pimpinan, PT WIKA, Jasamarga dan PTPN) serta Beijing Yawan Co. Ltd (CREC sebagai pimpinan, Sinohydro, China Railway International Co Ltd, CRRC Corporation Limited dan China Railway Signal and Communication

Kemudian uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan dilaksanakan dari Tegalluar-Padalarang pada 16 November 2022 bersamaan dengan acara KTT G20 Indonesia di Bali.

Direktur Manajemen Proyek dan Pengembangan Bisnis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Allan Tandiono, mengatakan tentu dilihat dari sisi bisnisnya, KCIC akan menjual tiket KCJB dengan beberapa mekanisme, yaitu ticket sales, ticket bundling, ticket integration, dan on board service.

“Bisnis apa saja yang akan dilakukan oleh KCIC? Tentunya kita akan menjual tiket. Ada banyak caranya tiket bisa di dijual, yaitu ticket bundling, ticket integration dan di kereta juga sama seperti di Jepang, di Tiongkok, di Korea bisa beli kopi bisa beli makanan kecil di sana,” kata Allan Tandiono

Lantas berapa harga tiket yang dibanderol untuk KCJB ini?

Sebelumnya, disebutkan tarif tiket kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan Rp 350 ribu untuk rute terjauh dari stasiun Halim ke stasiun Padalarang dan sebaliknya, serta Rp 150 ribu untuk rute terdekat.

Ternyata, dalam penjualan tiket KCJB juga dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, kategori VIP paling mahal Rp 500 ribu ke atas. Kategori kedua, First Class kisaran Rp 400 ribu, dan kategori ketiga adalah Second Class di kisaran Rp 250 – 300 ribu.

“Mungkin kira-kira ini terkait bundling yang bisa nanti kita tawarkan different sit yang ada di kereta cepat Jakarta-Bandung dari second class, First class, hingga VIP. Jadi, kalau second class kita bicara Rp 250 – 300 ribu, first class Rp 400 ribu dan VIP mungkin Rp 500 ribu dan di atas,” jelas Allan.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan akan dioperasikan dengan frekuensi 68 kereta per hari.

"Jam operasional kita pagi karena pagi itu jam pick yang kita harapkan 5.30 WIB, kemudian jam operasi sampai jam 22.00 WIB," ucap dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden China Xi Jinping menyaksikan langsung secara virtual proses uji dinamis Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kegiatan itu dilakukan langsung selepas KTT G20 Bali.

Adapun proses uji dinamis itu dilakukan langsung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pada uji coba operasional ini, tim KCIC mengoperasikan Kereta Inspeksi (CIT) yang meluncur sepanjang 15 km dari Stasiun Tegalluar Bandung menuju Casting Yard 4.

Saat proses uji coba, tampak dua masinis masing-masing berasal dari Indonesia dan China melapor kepada Jokowi dan Xi Jinping untuk memulai proses uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Lapor, Presiden Joko Widodo, CIT untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah siap, dan uji coba track akan segera dilaksanakan," kata Supriadi, seorang masinis berkebangsaan Indonesia. Ucapannya pun diikuti oleh masinis lain asal China.

Jokowi dan Xi Jinping masing-masing lantas mempersilakan dimulainya proses uji dinamis. "Laksanakan," ujar Jokowi membalas laporan tersebut.

Saat proses uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi melalui siaran video masuk memberi penjelasan terkait kereta inspeksi atau CIT yang sedang dijalankan.

"Dilengkapi teknologi canggih dan teruji, kereta ini mampu mendeteksi lebih dari 60 parameter teknis secara real time. Mulai dari status peralatan jalur, listrik aliran atas, komunikasi persinyalan, dan respon dinamis kereta," terangnya.

Termasuk, ia menambahkan, untuk mendeteksi potensi isu dari operasional dan kondisi di lingkungan sekitar. Bila gangguan itu terjadi, Dwiyana memastikan tim teknis terlatih akan segera melakukan perbaikan yang diperlukan.

"Kereta cepat inspeksi ini akan dijalankan di setiap hari sebelum jalur kereta digunakan untuk kereta penumpang," pungkas Dwiyana.